Feeds:
Posts
Comments

PILIHAN KITA BERSAMA

ANAK AGUNG OKA MAHENDRA, SH.

Calon Anggota DPD-RI No. 4

“Memperjoangkan pemberdayaan Desa Pekraman sebagai benteng sosial budaya dan ekonomi desa. Demi Ajeg dan Enteg Bali menuju Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila”.

Berikan Tanda √ Pada Calon Nomor 4

“PILIHAN KITA BERSAMA”

Visi:
Mewujudkan Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila

Misi:
♦Mengawal NKRI yang demokratis, berdasar atas hukum dan sejahtera.
Meningkatkan peranan DPD dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan untuk mewujudkan good governance.
Memperjuangkan perimbangan keuangan yang lebih adil untuk mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis Tri Hita Karana.
Memberdayakan desa pekraman/kesatuan masyarakat hukum adat dan menggali kearifan lokal demi ketahanan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika.
Memperjuangkan pendidikan, pekerjaan dan jaminan sosial bagi semua penduduk untuk pemberantasan kebodohan dan kemiskinan.

oka-62

Oka Mahendra Jalin Nyama Braya Ke Desa-Desa di Bali

Oka Mahendra Jalin Nyama Braya Ke Desa-Desa di Bali

Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Bali, Anak Agung Oka Mahendra, disambut antusias oleh ratusan warga di berbagai desa yang dikunjungi di Bali, karena pendekatan menyama braya yang mengena di hati masyarakat.

Implikasi Hukum

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH
YANG BERTENTANGAN DENGAN
PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI

Oleh : A. A. Oka Mahendra, SH


I. PENDAHULUAN
Pertama-tama saya menyampaikan penghargaan kepada Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia atas penyelenggaraan Diskusi Interaktif dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja – Pergub No: 82 Tahun 2006 versus UU Nomor 2 Tahun 1992 jo UU Nomor 3 Tahun 1992
Saya dengan senang hati memenuhi permintaan DPN APINDO agar saya bersedia menjadi salah seorang narasumber, dengan alasan sebagai berikut :
1. DPN APINDO memilih jalur dialog untuk mencari solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh kalangan pengusaha.
2. Diskusi interaktif sekarang ini yang melibatkan pakar hukum, pakar dan praktisi Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan pengusaha diharapkan menjadi jembatan penghubung antara pembuat kebijakan dengan pelaku ekonomi dan masyarakat luas termasuk didalamnya kalangan intelektual dan praktisi hukum.
Saya berharap pemikiran yang berkembang dalam diskusi ini  bukan saja didengar oleh para pengambil keputusan di lingkungan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, tetapi juga dijadikan masukan dalam proses pengambilan keputusan.
Sebab keputusan yang diambil dengan memperlihatkan partisipasi publik akan mencapai sasaran sebagai berikut :
a. Menampilkan kebijakan yang berkualitas;
b. Memberikan peluang keberhasilan pelaksanaannya;
c. Memperkuat legitimasi proses pengambilan keputusan dan hasil-hasilnya;
d. Meningkatkan pemenuhannya secara sukarela;
e. Meningkatkan jangkauan bentuk kerjasama dengan masyarakat.
Pada kesempatan ini saya diminta menyajikan pokok bahasan ”Implikasi Hukum Bagi Peraturan Daerah Yang Melampaui Undang-undang”
Pokok bahasan tersebut saya modifikasi menjadi : ”Implikasi Hukum Terhadap Peraturan Daerah Yang Bertentangan Degan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi” dengan alasan bahwa menurut penjelasan Pasal 7 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang antara lain menentukan: ”Penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang  didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi”
Hal senada juga dikemukakan dalam Pasal 136 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan : “Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi “

Makalah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
I. Pendahuluan, sebagaimana telah diuraikan diatas.
II. Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan.
III. Asas Pembentukan dan Materi Muatan Peraturan Daerah.
IV. Implikasi Hukum Terhadap Peraturan Daerah yang Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi.
V. Penutup.

II. KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH DALAM HIERARKI PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN
Dalam Negara hukum yang mengikuti tradisi Civil law, seperti halnya Negara R.I, Peraturan Perundang-undangan   mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara agar kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat berjalan secara tertib dan teratur karena adanya kepastian hukum, terpenuhinya rasa keadilan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama
Peraturan Perundang-undangan disusun secara hierarkis, berjenjang dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Kekuatan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kedudukannya dalam hierarki
Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan dapat digambarkan sebagai berikut:

bagan1

Undang-undang Dasar Negara R.I Tahun 1945 berada pada puncak piramid atau dengan kata lain kedudukan UUD Negara R.I Tahun 1945 pada hierarki Peraturan Perundang-undangan pada jenjang tertinggi, karena UUD Negara R.I Tahun 1945 memuat hukum dasar negara yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibawah UUD
Dibawah UUD Negara R.I Tahun 1945 adalah Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
Materi muatan undang-undang berisi hal–hal yang:
a.Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD Negara R.I Tahun 1945 yang meliputi:
1. Hak asasi Manusia;
2. Hak dan Kewajiban warga Negara;
3. Pelaksanaan dan penegakkan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
4. Wilayah negara dan pembagian daerah;
5. Kewarganegaraan  dan kependudukan;
6. Keuangan negara.

b.Diperintahkan oleh suatu Undang-undang untuk diatur dengan Undang-undang
Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sama dengan materi muatan Undang-undang
Dibawah undang-undang / Perppu, adalah Peraturan Pemerintah. Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya  . Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan
Pada jenjang berikutnya dibawah Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah  .
Pertanyaan yuridis yang timbul ialah apakah kedudukan Peraturan Presiden yang mengatur materi muatan yang diperintahkan oleh undang-undang berada dibawah Peraturan Pemerintah yang berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya?
Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 memang menempatkan Peraturan Presiden pada jenjang dibawah Peraturan Pemerintah. Undang-undang tidak membedakan kedudukan peraturan presiden yang berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang dengan yang berisi materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal 11 hanya mengemukakan sebagai berikut:
”Sesuai dengan kedudukan, Presiden menurut Undang-undang Dasar Negara R.I Tahun 1945, Peraturan Presiden yaitu Peraturan adalah dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara R.I Tahun 1945. Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-undang atau Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya ”
Pertanyaan tersebut diatas kiranya cukup menarik untuk dibahas tersendiri oleh para pakar hukum terutama pakar hukum tata negara dalam sebuah seminar yang diadakan khusus untuk itu.
Sekarang yang perlu dibahas adalah dimana kedudukan Peraturan Daerah dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan?
Sebelum menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu perlu dikemukakan apa yang dimaksud dengan Peraturan Daerah
Peraturan Daerah menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.   Sedangkan  menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan / atau peraturan Daerah kabupaten / kota.
Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak konsisiten dengan pengertian Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud oleh kedua Undang-undang tersebut, karena peraturan desa/peraturan yang setingkat dimasukan sebagai salah satu jenis Peraturan Daerah.
Peraturan Desa/peraturan yang setingkat perdefinisi tidak tepat dimasukkan kedalam jenis Peraturan Daerah sebab peraturan desa/peraturan yang setingkat adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.
Demikian pula dilihat dari materi muatannya Peraturan Daerah memuat seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Sedangkan materi muatan peraturan desa / yang setingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
Kedudukan Peraturan Daerah dalam hieraki Peraturan Perundang-undangan berada pada jenjang yang paling bawah.
Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Yang dimaksud dengan ” bertentangan dengan kepentingan umum ” dalam ketentuan ini adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.
Keberlakuan Peraturan Daerah secara yuridis apabila pembentukannya bersumber kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan kata lain pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan pendelegasian dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan pendapat Hans Kelsen yang menyatakan suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang, dimana norma yang dibawah berlaku, berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi sampai norma yang tertinggi yang disebut norma dasar.
Permasalahan berikutnya ialah dimanakah letak Peraturan Gubernur dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan?
Peraturan Gubernur menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 termasuk dalam jenis Peraturan Perundang-undangan selain yang tercantum dalam jenis dan hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004. Keberadaan Peraturan Gubernur diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

III.ASAS-ASAS PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN PERDA
Undang-undang menentukan bahwa Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :
a. Kejelasan tujuan;
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. Dapat dilaksanakan;
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. Kejelasan rumusan dan;
g. Keterbukaan.
Selanjutnya ditentukan materi muatan Peraturan Daerah mengandung asas :
a. Pengayoman;
b. Kemanusiaan;
c. Kebangsaan;
d. Kekeluargaan;
e. Bhineka tunggal ika;
f. Keadilan;
g. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
h. Ketertiban dan kepastian hukum, dan / atau;
i. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
Selain asas tersebut diatas Peraturan Daerah dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Peraturan Daerah yang bersangkutan.
Asas pembentukan berkaitan dengan proses pembentukannya, sedangkan asas materi muatan berkaitan dengan isi yang terkandung dalam Peraturan Daerah. Dengan menerapkan asas tersebut secara konsisten diharapkan dapat dihasilkan Peraturan Daerah yang aspiratif dan bermanfaat .
Suatu kaedah hukum  termasuk Peraturan Daerah dapat melaksanakan fungsinya untuk memberikan kepastian dalam hukum (certainty ; zekerheid) dan memberikan kesebandingan dalam hukum (equity ; bilijkheid ; evenredigheid), apabila memenuhi ketiga unsur validitasnya yaitu berlakunya secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Sebab, apabila suatu kaedah hukum hanya valid secara yuridis berlaku, maka kaedah hukum tersebut merupakan suatu kaedah yang mati (dode regel). Kalau kaedah hukum hanya valid secara sosiologis, maka kaedah hukum yang bersangkutan menjadi aturan pemaksa (dwang maatregel). Akhirnya, apabila suatu kaidah hukum hanya valid secara filosofis, maka kaedah hukum tersebut hanya boleh disebut sebagai kaedah hukum yang diharapkan atau dicita-citakan (Ius Constituendum)

IV. IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERDA YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI
Pada bagian ini marilah kita bahas implikasi hukum terhadap Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Terhadap masalah ini ada 2 jawaban berdasarkan undang-undang sebagai berikut:
1. Peraturan Daerah yang bersangkutan dapat dibatalkan oleh Pemerintah.
Prosedur pembatalannya dapat dikemukakan secara garis besar sebagai berikut :
a. Peraturan Daerah disampaikan kepada Pemerintah paling lambat 7 hari setelah ditetapkan.
b. Peraturan Daerah sebagaimana tersebut diatas yang bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.
c. Keputusan pembatalan Peraturan Daerah tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 hari sejak diterimanya Peraturan Daerah tersebut.
d. Paling lama 7 hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana tersebut diatas, Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Peraturan Daerah dimaksud.
e. Apabila Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah tersebut, dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, Kepala Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahakamah Agung.
f. Apabila keberatan tersebut diatas dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
g. Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah tersebut diatas Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan berlaku.

2. Peraturan Daerah yang bersangkutan dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung.
Kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang secara garis besar sebagai berikut :
a. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang
b. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang atas alasan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
c. Putusan mengenai tidak sahnya Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas dapat diambil baik dalam hubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
c.1. Permohonan pengujian Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap Undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia
c.2 Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat :
c.2.1 Nama dan alamat pemohon;
c.2.2 Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
c.2.2.1. Materi muatan ayat, pasal dan atau bagian Peraturan Perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau
c.2.2.2    pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
c.3 Hal-hal yang diminta untuk putus.
d. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
e. Dalam hal Mahakamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
f. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana tersebut diatas, amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal dan atau/ bagian dari Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
g. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan / atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
h. Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
i. Putusan mengenai tidak sahnya Peraturan Perundang-undangan wajib dimuat dalam Berita Negara R.I dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan diucapkan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materil. Dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut antara lain ditentukan :
a. Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.
b. Permohonan keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara:
b. 1 Langsung ke Mahkamah Agung; atau
b. 2 melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan pemohon.

c. Pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan keberatan disampaikan dengan meyerahkan atau mengirimkan salinan putusan Mahkamah Agung dengan surat tercatat kepada para pihak dan dalam hal diajukan melalui Pengadilan Negeri setempat, penyerahan atau pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung disampaikan juga kepada Pengadilan Negeri yang mengirim.
d. Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara.
e. Dalam hal 90 hari setelah keputusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.

V. PENUTUP
Dari uraian diatas dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:
1. Peraturan Perundang-undangan mempunyai peranan penting dalam negara hukum yang menganut tradisi Civil Law seperti Negara R.I.
2. Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang menempati jenjang paling rendah dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan.
3. Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Daerah agar dihasilkan Peraturan Daerah yang aspirasif dan berfungsi secara efektif.
4. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
5. Implikasi hukum terhadap Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi adalah :
a. Peraturan Daerah yang bersangkutan dapat dibatalkan oleh Pemerintah.
b. Peraturan Daerah yang bersangkutan dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung melalui proses pengujian Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-Undang terhadap undang-undang.
6. Peraturan Daerah yang dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan hukum.

Jakarta, 3 Desember 2007

A.A. Oka Mahendra, SH


DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Undang-undang Dasar Negara R.I Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan sosial Nasional
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materil
9. Peraturan Daerah Provinsi DKI Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan
10. Peraturan Gubernur Provinsi Dki Nomor 82 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jamianan Kecelakaan diri dan Kematian Dalam Hubungan Kerja Untuk di Luar Jam Kerja
11. Maria Farida Indriati Soeprapto, SH, MH, Ilmu Perundang-undangan, Jakarta 1998
12. Purwadi Purbacaraka, DR. Soerjono Soekamto, SH, MA, Perihal Kaedah Hukum, Bandung 1978

Revitalisasi Bantuan Hukum
Dalam Hukum Nasional

OLEH AA. OKA MAHENDRA, SH

BANTUAN hukum memang telah mendapat tempat dalam berbagai undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai bantuan hukum. Dalam Bab VI terdapat 4 pasal yaitu Pasal 54 sampai dengan Pasal 57 yang mengatur hak tersangka atau terdakwa untuk mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum. Bahkan dalam Pasal 56 ditentukan  bahwa pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Ditentukan pula bahwa setiap penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat sebagaimana dimaksud diatas memberi bantuannya dengan cuma-cuma.

Kemudian dalam Bab VII yang terdiri dari 6 pasal (Pasal 69 sampai dengan Pasal 74) diatur mengenai Bantuan Hukum. Dalam bab tersebut ditentukan bahwa penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Tata cara penasehat hukum berhubungan tersangka atau terdakwa diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 71. Pasal-pasal tersebut merupakan pasal yang penuh kecurigaan terhadap penasehat hukum dalam berhubungan dengan tersangka atau terdakwa. Sebab pasal-pasal tersebut memuat ketentuan yang memberi kewenangan kepada penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan untuk memberi peringatan kepada penasehat hukuum jika terbukti menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka. Lebih dari itu hubungan penasehat hukum dengan tersangka diawasi oleh pejabat-pejabat tersebut, meskipun tanpa mendengar isi pembicaraan. Buntut dari pengawasan tersebut ialah pelarangan penasehat hukum berhubungan dengan tersangka.

Ketentuan hukum seperti tersebut diatas jelas merupakan refleksi dari karakter hukum yang tercermin dari kewenangan pejabat seperti penyidik, penuntut umum dan petugas lembaga pemasyarakatan mengawasi bahkan melarang penasehat hukum yang memberikan otoritas pada kekuasaan untuk melakukan represi dari tingkat yang halus sampai yang kasar.

Pertanyaannya adalah apakah aturan hukum semacam itu perlu direvitalisasi, perlu “dijoss” lagi agar semakin kokoh? Jawabnya adalah sudah pasti. Aturan semacam itu mesti direformasi, bukan direvitalisasi. Tujuannya adalah agar hak setiap orang untuk mendapat bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dilaksanakan tanpa pembatasan yang didasarkan kepada curiga dan ketidakpercayaan kepada penasehat hukum yang dianggap potensial menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka. Padahal potensi penyalahgunaan wewenang yang cukup besar justru terdapat pada penyidik atau penuntut umum bila dibiarkan  melakukan proses penegakan hukum dibalik pintu tertutup.

Selanjutnya mari kita simak pengaturan bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Bab VI undang-undang tersebut mengatur mengenai Bantuan Hukum cuma-cuma. Pasal 22 Undang-Undang Advokat mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bantuan hukum dalam Pasal 22 tersebut dalam pandangan M. Cappellatti dan B. Garth seperti dikutip Abdul Rachman Saleh, Memajukan Akses Keadilan Melalui Bantuan Hukum Dalam Bantuan Hukum (2007:20) dapat dikategorikan pada access to justice gelombang pertama yaitu pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu atau yang dikenal dengan istilah bantuan hukum konvensional. Padahal kita semua tahu, seperti dikemukakan Adnan Buyung Nasution Sejarah Bantuan Hukum Indonesia idem : 7, bahwa sejak didirikannya Lembaga Bantuan Hukum konsep bantuan hukum yang dianut tidak lagi semata-mata didasarkan pada perasaan amal dan kemanusiaan untuk memberikan pelayanan hukum kepada orang-orang yang tidak mampu yang buta hukum, melainkan pengertiannya menjadi lebih luas yaitu meningkatkan kesadaran hukum daripada masyarakat dan juga berusaha melaksanakan reformasi hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan jaman.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu tetap penting, mengingat jumlah mereka sangat besar. Menurut data yang dikemukakan dalam buku laporan PelaksanaanPenyaluran Subsidi Langsung Tunai Bagi Rumah Tangga Miskin  Dalam Rangka Program Konpensasi Penyaluran Subsidi BBM tahap I Oktober – Desember 2005, hal : 28 ditetapkan sebanyak 13.990.295. Rumah Tangga Miskin yang mendapat subsidi langsung tunai.

Jumlah Rumah Tangga Miskin di Indonesia sangat besar. Artinya kemiskinan merupakan masalah sosial yang belum dapat ditangani oleh pemerintah yang silih berganti naik turun panggung sejak kemerdekaan. Meskipun pada awalnya setiap penguasa yang naik panggung menjanjikan pemberantasan kemiskinan, tetapi yang terjadi dalam kenyataan adalah kemiskinan semakin terstruktur. Hal tersebut untuk sebagian disebabkan karena hukum yang berlaku atau dibentuk tidak mampu menjadi sarana perubahan sosial, tidak mampu mengubah struktur masyarakat yang tidak adil dimana sebagian kecil orang yang bertengger di puncak piramida menikmati kekayaan yang berlimpah sementara sebagian besar rakyat yang berada didasar piramida tetap miskin. Oleh karena itu apabila bantuan hukum hanya sekedar didefinisikan secara konvensional tidaklah memadai untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selanjutnya apa kata Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai bantuan hukum ?
Bab VII yang terdiri dari Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 diatur mengenai bantuan hukum, tetapi bantuan hukum dalam makna yang sempit, karena dikaitkan dengan suatu perkara. Dalam Pasal 37 dikemukakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperolah bantuan hukum. Kemudian Pasal 38 menentukan bahwa dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/ atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat.

Dalam penjelasan Pasal 38 antara lain dikemukakan bahwa hubungan antara tersangka dengan advokat tidak boleh merugikan kepentingan pemeriksaan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana. Dari penjelasan pasal tersebut, kepentingan pemeriksaanlah yang diutamakan, bukan due proses of law yang menjadi salah satu prinsip penyelenggaraan negara hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 39 ditentukan bahwa dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “ Membantu penyelesaian perkara“. Advokat sebagai penegak hukum mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan. Dalam proses peradilan kewajiban untuk membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan tentunya mesti dibaca tak terlepas dari statusnya sebagai penegak hukum yang telahbersumpah dalam melaksanakan tugas profesinya akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Advokat tidak berada dalam sub ordinasi  aparat penegak hukum lainnya karena advokat adalah profesi yang bebas dan mandiri.

Selain mencermati pengaturan mengenai bantuan hukum dalam beberapa Undang-Undang, perlu pula dikemukakan program bantuan hukum yang direncanakan oleh pemerintah. Dalam Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 terdapat program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum. Program tersebut ditempatkan pada bab 10 tentang penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah dibidang hukum serta memberikan bantuan kepada setiap warga negara tanpa membeda-bedakan baik dari warna kulit, golongan, jenis kelamin, suku, etnis, agama dan golongan yang kurang mampu sehingga data keadilan masyarakat benar-benar diperoleh sebagaimana adanya. Program ini diharapkan dapat menyediakan pelayanan publik dibidang hukum yang merata dan terciptanya kesempatan yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk memperoleh keadilan.

Salah satu kegiatan pokok yang dilakukan adalah peningkatan pemberian bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu baik laki-laki dan perempuan dalam proses berperkara di pengadilan maupun upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya hukumnya.

Kegiatan pokok tersebut belum beranjak dari bantuan hukum konvensional, karena lebih difokuskan kepada bantuan hukum cuma-cuma bagi masnyarakat tidak mampu dalam proses berperkara di pengadilan. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat baru sebatas peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban hukumnya.

Kegiatan tersebut belum mencakup membangun kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat mampu mempertahankan serta memperjuangkan haknya dan mengubah struktur sosial yang penuh ketidakadilan apalagi dikembangkan kearah public interest litigation melalui class action serta pembaharuan peradilan dalam sistem hukum. Bantuan hukum masih dilihat sebagai salah satu sub sistem peradilan, belum ditempatkan dalam kerangka pembangunan hukum nasional dalam suatu negara hukum yang berjuang mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dari uraian diatas ada dua hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
Pertama: Pengaturan bantuan hukum dalam hukum nasional bersifat  partial dan tersebar dalam beberapa Undang- Undang dan peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Kedua: bantuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang terbatas pada bantuan hukum dalam proses peradilan terutama bagi masnyarakat yang tidak mampu.

Sehubungan dengan itu yang diperlukan sekarang adalah reformasi peraturan perundang-undangan yang mengatur bantuan hukum, bukan revitalisasi. Karena dengan itu usulan Adnan Buyung Nasution (Idem 13) untuk merumuskan RUU bantuan hukum yang secara materiel maupun formil menetapkan hak-hak hukum dari rakyat atau pencari keadilan untuk menuntut hak-haknya yang absah baik dalam kerangka hukum positif maupun dalam kerangka yang lebih luas yakni akses untuk mendapat keadilan yang seluas-luasnya, perlu ditindak lanjuti secara konkret.

Dalam rangka merumuskan RUU bantuan hukum dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :
– Perlu ada visi yang jelas tentang bantuan hukum dalam negara hukum Indonesia.
– Undang-Undang bantuan hukum harus bersifat komprehensif mengatur asas, tujuan, visi, misi, ruang lingkup layanan bantuan hukum, mereka yang berhak memperolah bantuan hukum dengan  prosedur-prosedur untuk memperoleh bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, perlindungan kepada pemberi bantuan hukum, organisasi bantuan hukum, tanggung jawab negara dan peranserta masyarakat.
– Undang-Undang bantuan hukum agar tidak menjadi “Jaket Sempit” yang membatasi ruang gerak atau peranan bantuan hukum dalam pembentukan sistem hukum nasional yang adil dalam rangka membangun masyarakat yang demokratis, adil dan sejahtera.
– Mengingat RUU bantuan hukum belum menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional tahun 2007, perlu dilakukan komunikasi intensif dengan DPR dan pemerintah untuk mengagendakan pembahasan RUU bantuan hukum pada tahun 2007.

Akhirnya ijinkan saya mengakhiri pembicaraan saya dengan mengutip apa yang dikatakan oleh Eldridge Cleaver seorang penulis dan aktivis hak-hak sipil sebagai berikut : “What we’re saying today is that you’re either part of the solution or you’re part of the problem”.
Mudah-mudahan kita yang berkumpul disini menjadi part of the solution.

Jakarta, 20 Februari 2007

A.A. OKA MAHENDRA, SH.

UNDANG-UNDANG Dasar Negara R.I. Tahun 1945 menganut sistem pemerintahan presidensiil. Ciri-cirinya ialah (a) Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sekaligus sebagai kepala Negara, (b) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi bertanggung jawab langsung kepada rakyat, (c) Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR, (d) Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Kekuasaan pemerintahan Negara menurut UUD dipegang oleh Presiden. Hak dan kewenangannya diatur secara rinci dalam UUD. Presiden sering disebut sebagai orang nomor satu di Republik ini. Kedudukan Presiden memang prestisius, tetapi tanggung jawabnya juga berat. Ia harus mampu memimpin roda pemerintahan dan sekaligus membimbing dan menggerakan rakyat untuk mewujudkan tujuan bersama.

Karena itulah persyaratan untuk menjadi Calon Presiden cukup berat. Meskipun demikian banyak orang yang merasa bisa memenuhi persyaratan tersebut, merasa bisa menjadi Calon Presiden. Partai politik, kelompok masyarakat maupun perseorangan mengemukakan kesiapan partainya, kesiapan kelompoknya atau dirinya untuk menjadi Calon Presiden, walaupun belum tentu secara nyata lolos seleksi atau dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum nanti.

Kegairahan untuk tampil sebagai Calon Presiden setidak-tidaknya membangkitkan semangat berkompetensi secara demokratis. Kualitas kompetisi antara lain ditentukan oleh tingkat kapabilitas calon yang akan bersaing. Pemilih diharapkan menentukan pilihannya secara rasional berdasarkan kapabilitas calon untuk mengantarkan bangsanya meraih cita-citanya. Seseorang yang memiliki kapabilitas tinggi tentu diharapkan mendapat dukungan pemilih yang besar, sehingga kapabilitas dan akseptabilitas terpadu ditangannya akan memperkuat legitimasinya memegang tampuk kekuasaan Negara.

Pertanyaan yang cukup menggoda ialah apakah seorang Presiden adalah seorang pemimpin atau seorang manajer?

Kepemimpinan dan manajemen merupakan dua hal yang berbeda. Begitu pula pemimpin dan manajer. Kepemimpinan adalah seni yang unik, yang memerlukan kecerdasan, wawasan yang luas, integritas, disiplin, keteguhan kepada prinsip-prinsip moral dan kemampuan memberi inspirasi, motivasi untuk menggerakkan orang-orang yang dipimpin untuk mencapai cita-cita. Sedangkan manajemen seperti dikemukakan oleh Lembaga Administrasi Negara R.I. (1978:25) merupakan kegiatan pengarahan dan pengendalian orang lain kearah pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pada bagian lain dikemukakan pelaksanaan manajemen yang baik harus didasarkan kepada 3 kriteria pokok yaitu: Rasionalitas, efisiensi dan efektifitas.

Mengenai kepemimpinan dan manajemen cukup menarik perbandingan yang dikemukakan oleh Richard Nixon mantan Presiden Amerika (Tokoh-tokoh Pemimpin Dunia, 1986:13-14) sebagai berikut: Kepemimpinan lebih dari sekedar teknik semata, sekalipun teknik diperlukan. Manajemen adalah prosa, sedangkan kepemimpinan, puisi. Pemimpin harus dapat membimbing dan menggerakkan masyarakat. Seorang manajer berpikir tentang hari ini dan hari esok. Seorang pemimpin harus berpikir tentang hari lusa. Seorang manajer mewakili suatu proses. Pemimpin mewakili arah sejarah. Selanjutnya dikemukakan bahwa seorang manajer yang tidak mempunyai sesuatu untuk dikelola, tidak berarti apa-apa, tetapi seorang pemimpin, sekalipun tidak memimpin tampuk pimpinan lagi, masih tetap memimpin pengikut-pengikutnya. Tidak cukup bagi seorang pemimpin hanya mengetahui apa yang benar. Dia harus juga dapat melakukan apa yang benar.

Seorang Presiden jelas seorang pemimpin. Ia lebih dari seorang manajer. Lebih dari itu ia seorang kepala pemerintahan yang menduduki posisi puncak dalam hierarki organisasi pemerintah dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan secara formil. Seorang Presiden Republik Indonesia adalah pemimpin negara yang besar, karena itu ia dituntut memiliki pandangan yang jauh ke depan atau visioner yang dapat mengilhami dirinya sendiri, mengilhami orang-orang yang membantunya dan mengilhami seluruh bangsanya. Selain itu ia harus sanggup mengambil keputusan yang benar pada saat yang tepat dan sanggup mewujudkan keputusan yang telah diambilnya untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Dari seorang pemimpin diharapkan lahir pemikiran yang besar , dilandasi oleh kearifan menciptakan sesuatu yang baru atau menampilkan kembali gagasan lama yang disesuaikan dengan dinamika jaman. Seorang pemimpin dituntut mampu menangkap semangat jamannya dan menggerakan roda sejarah bangsanya untuk maju ke depan membangun kejayaan bangsanya.

Sekarang waktunya bagi bangsa kita memilih pemimpin. Partai politik yang diberikan hak oleh konstitusi untuk mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, diharapkan melakukan proses seleksi yang obyektif dan demokratis untuk dapat menampilkan calon pemimpin yang memiliki standar moral yang tinggi, kapabel dan akseptabel.***

PEMILIHAN Umum buka sekedar ritual demokrasi yang dilakukan secara berkala setiap 5 tahun sekali untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat atau pemimpin pemerintahan pada tingkat nasional dan local. Pemilihan Umum merupakan sistem penyelenggaraan Negara yang sesuai dengan amanat konstitusi yang menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Artinya rakyatlah yang memiliki kekuasaan yang tertinggi untuk menentukan kebijakan negara, untuk menentukan kepemimpinan politik yang akan mengendalikan lembaga pemerintahan (eksekutif) dan lembaga perwakilan rakyat.

Pemilihan Umum sebagai sistem penyelenggaraan Negara yang demokratis menjadi urusan setiap warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan. Demokrasi mempersyaratkan diperkuatnya dukungan terhadap nilai-nilai persamaan, kebebasan dan persaingan yang fair dalam praktek penyelenggaraan Negara. Ketentuan konstitusi yang menjamin persamaan, kebebasan dan persaingan demokratis untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan harus diwujudkan secara nyata. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 secara lebih konkrit menentukan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak untuk dipilih dan memilih berdasarkan persamaan hak merupakan perintah UU yang harus dipatuhi. Artinya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilu wajib menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak sipil dan politik. Hambatan bagi partisipasi perempuan dalam kehidupan politik tidak boleh ditolerir, karena dapat menghambat pertumbuhan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dan mempersulit perkembangan potensi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Peningkatan Kuantitatif

UU No. 2 Tahun 2007 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum memberikan dukungan untuk terlaksananya affirmative action dalam rangka meningkatkan peranan perempuan di bidang partai politik.

Ditentukannya 30% pengurus partai politik di semua tingkatan harus diisi oleh perempuan dan 30% calon anggota legislatif juga diisi oleh perempuan dengan jaminan penempatan pada nomor urut kopiah atau dasi, cukup memberi peluang kepada peningkatan peranan perempuan secara kuantitatif. Tetapi hal tersebut belum menjamin calon anggota legislatif dari kalangan perempuan akan benar terpilih, karena partai politik berubah pikiran dalam penetapan calon terpilih dari berdasar nomor urut ke berdasar suara terbanyak. Artinya bila hal tersebut menjadi keputusan politik calon anggota legislative dari kalangan kaum hawa harus lebih keras dalam mengumpulkan pemilih. Ketentuan UU tersebut diperlukan sebagai sarana perubahan sosio cultural menuju persamaan gender dalam kehidupan politik. Hukum sebagai sarana perubahan sosial diharapkan mampu mengubah pola peranan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang masih diwarnai oleh ciri-ciri suatu masyarakat tradisional paternalistik.

Dalam masyarakat tradisional semacam itu perempuan diberi peran untuk tugas-tugas yang perlu kesabaran, kehalusan perasaan, sehingga peran mereka terutama mengasuh anak, memasak, menjadi bidan/perawat. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih menantang dianggap dunianya laki-laki seperti menjadi tentara, bupati atau pemimpin partai. Secara bertahap sejak reformasi perubahan sosio cultural menuju persamaan peran laki-laki dan perempuan di dunia politik sudah mulai terjadi. Walaupun Secara kualitatif peranan perempuan belum mengalami peningkatan signifikan.

Sejumlah partai politik memberi peran strategis kepada kaum perempuan dalam kepemimpinan partai politik. Tetapi lebih banyak yang memberi peran figuran untuk sekedar memenuhi formalitas yang ditentukan undang-undang perempuan lebih kurang ditempatkan pada posisi sekretaris, bendahara atau peran-peran yang terkait dengan konsumsi, dan kesenian. Dalam daftar calon legislatif yang diserahkan kepada KPU, sebagian partai politik berusaha memenuhi batas minimum kuota perempuan. Karena langkanya kader perempuan yang dimiliki tidak jarang aroma nepotisme dalam rekrutmen calon anggota legislatif sulit dielakan. Soal kualitas calon perempuan masih menjadi tanda tanya, karena tidak sedikit partai politik yang belum sempat menempa kader-kader srikandi yang mempunyai untuk ditampilkan sebagai wakil rakyat yang cerdas, trengginas mampu menangkap aspirasi rakyat dan paham lika-likunya politik.

Tak Jauh Berbeda

Untuk kepemimpinan di bidang pemerintahan pada pemilu 2009 nanti, peran perempuan tidak jauh berbeda dari peran mereka dalam kepemimpinan partai politik dan calon anggota legislatif. Peran perempuan dibidang pemerintahan merupakan refleksi dari kualitas peran mereka dalam kepemimpinan partai politik dan dalam lembaga legislatif.

Untuk meningkatkan kualitas peran perempuan dalam pemilu 2009 nanti, diperlukan komitmen, yang kuat dikalangan elit politik untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan amanat UUD dan ketentuan undang-undang yang menjamin perusahaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan didepan hukum dan pemerintahan. Sementara itu kaum perempuan perlu mengkonsolidasikan potensinya, menggalang dukungan untuk meraih simpati dan secara sistematis menempa diri agar memiliki kapasitas, kapabilitas serta akseptabilitas untuk memainkan peranan lebih besar dalam kancah politik demi kesejahteraan seluruh rakyat. Urusan politik dalam negara demokratis adalah urusan laki-laki dalam negara demokratis adalah urusan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama untuk membangun bangsanya.

MESKI reformasi telah berlangsung lebih dari 10 tahun, namun pelayanan publik belum banyak mengalami perubahan. Berurusan dengan penyelenggara pelayanan publik sangat menjengkelkan. Urusan yang mudah dibuat sulit. Prosesnya berbelit-belit. Tidak ada kepastian penyelesaian urusan. Kualitas pelayanan juga mengecewakan. Penyelenggara pelayanan publik memosisikan dirinya sebagai penguasa yang minta dilayani. Padahal semestinya mereka dalam posisi melayani.

Rakyat seharusnya dipandang sebagai subyek yang harus dilayani. Kontrol terhadap pelayanan publik lemah. Pengaduan dan keluhan yang disampaikan kepala instansi pengawas internal tidak digubris. Malahan pelopor yang dianggap bersalah. Laporannya dianggap tidak didukung oleh bukti yang kuat atau salah prosedur. Sebagai akibat berkembangnya mentalitas penguasa di kalangan penyelenggara pelayanan publik dan lemahnya kontrol, maka praktek mal administrasi merajalela. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Maladministrasi membuat citra penyelenggara Negara dan pemerintahan buruk.

Bukan rahasia lagi bahwa untuk memperlancar urusan, kocek harus dirogoh dalam-dalam untuk member “uang semir/uang pelicin” untuk setiap meja yang dilewati dalam proses penanganan suatu urusan. Tanpa itu jangan harap urusan lancar. Akibatnya ekonomi biaya tinggi tak terhindarkan. Meski sudah sering dikritik baik secara halus maupun keras, kelakuan penyelenggara Negara dan pemerintahan belum berubah. Sangat jarang sanksi dijatuhkan kepada mereka yang mempersulit urusan orang dan yang doyan makan suap atau menerima sogok.

Praktek maladministrasi yang ditandai dengan merajalelanya korupsi, kolusi, nepotisme, berbelit-belitnya urusan, tidak adanya kepastian biaya dan waktu penyelesaian urusan, segera harus dihentikan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Negara dan pelayanan publik harus ditingkatkan. Untuk itulah pada tanggal 7 Oktober 2008 telah disahkan dan diundangkan UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman.

Ombudsman memang bukan lembaga baru di Indonesia. Sebagai upaya untuk mereformasi penyelenggara Negara dan pemerintahan, dengan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 telah dibentuk Komisi Ombudsman Nasional. Tujuannya untuk membantu menciptakan dan mengembangkan budaya anti korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan perlindungan hak rakyat agar memperoleh pelayanan publik, keadilan dan kesejahteraan. Sayangnya Komisi Ombudsman Nasional tersebut tidak bergigi, rekomendasinya tidak banyak yang ditindaklanjuti. Selain itu dasar hukum pembentukan Komisi Ombudsman Nasional kurang kuat dan kewenangannya terbatas.

UU No. 37/2008 menjadi landasan hukum yang lebih jelas dan kuat bagi eksistensi Ombudsman. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa Ombudsman R.I. adalah lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD. Ditentukan pula bahwa Ombudsman merupakan lembaga yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga Negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

Tujuan Ombudsman adalah: (a) mewujudkan Negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera; (b) mendorong penyelenggaraan negra dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; (c) meningkatkan mutu pelayanan Negara di segala bidang agar setiap warga Negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman dan kesejahteraan yang semakin baik. (d) membantu menciptakan dan meningkatkan upaya pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi serta nepotisme; (e) meningkatkan budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

Wewenang Ombudsman cukup luas yaitu: (a) meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman; (b) memeriksa keputusan surat menyurat, atau dokumen lain yang ada pada pelapor, ataupun terlapor untuk mendapat kebenaran suatu laporan; (c) meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotocopy dokumen yang diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor; (d) melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor dan pihak lain yang terkait dengan laporan; (e) menyelesaikan laporan melalui mediasi and konsiliasi atas permintaan para pihak; (f) membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; (g) demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi.

Posisi Ombudsman lebih kuat lagi, karena UU menentukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka pengadilan. Selain itu UU mewajibkan Terlapor dan Atasan Terlapor melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Atasan Terlapor diwajibkan menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi. Terlapor atau Atasan Terlapor yang melanggar ketentuan tersebut diatas dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ombudsman telah kokoh dasar hukumnya, giginya pun dibuat semakin tajam. Masalahnya apakah Ombudsman mampu menggunakan powernya secara efektif, mari kita tunggu bersama. Mudah-mudahan saja tidak mengecewakan rakyat yang berharap mutu pelayanan publik semakin meningkat, maladministrasi semakin terkikis demi terwujudnya good governance. ***

BERITA tak sedap tentang mafia peradilan kembali menghiasi wajah dunia hukum di Indonesia. Kendati bertubi-tubi institusi penegak hukum selalu membantah, namun api dan asap terlanjur mengepul ke seantero bumi. Fenomena itu layaknya berjalan sistemik, satu dibasmi, kasus yang lain tumbuh lagi. Baik itu pelakunya kelas teri maupun kelas kakap. Terakhir, tiga pegawai honorer dan seorang karyawan di Kejaksaan Negeri Medan memalsukan vonis hakim sehingga masa hukuman para terpidana dipersingkat. Tak tanggung-tanggung vonis yang dipalsukan oleh mereka mencapai 50 kasus. Umumnya menyangkut terpidana narkoba. Dari unjuk rasa manipulasi vonis hakim ini bahwa mereka menerima imbalan antara Rp1 juta sampai Rp3 juta. Sebuah idiom selalu menemui jalannya sendiri, yakni sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan jatuh jua. Terbongkarnya kasus ini berawal dari laporan jaksa Rumondang Manurung ketika menemukan berkas-berkas vonis palsu atas nama terpidana kasus narkoba Sumarlin alias Cin Yu dari Rutan Tanjung Gusta Medan.

Aneh tapi nyata. Mengerikan tapi terjadi. Mengerikan karena vonis yang dipalsukan mencapai 50 kasus. Memalukan karena dilakoni dengan sadar dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Dari hasil penyelidikan ditemukan tanda tangan jaksa yang dipalsukan melalui scanner komputer yang di dalam berkas tersebut Sumarlin dinyatakan dihukum 6 bulan penjara. Padahal dalam berkas aslinya, terpidana Sumarlin dihukum 2 tahun penjara. Tak bisa lain bahwa kasus ini merupakan tamparan yang paling hebat dari sebuah penegasan bahwa reformasi administrasi dan perilaku di lingkungan lembaga yudikatif tidak berjalan sesuai harapan. Keinginan untuk mengubah secara fundamental mentalitas penyelenggara negara di lembaga peradilan terbentur pada resistensi yang sangat kuat. Fenomena ini sangat bertolak belakang dengan apa yang telah dilakukan oleh lembaga eksekutif maupun legislatif, sekalipun di kedua lembaga tersebut masih juga belum sepenuhnya sukses.

Dari realitas riil ini mementahkan lagi sebuah argumen bahwa mafia peradilan yang selalu dibantah dan dientengkan sebagai perbuatan oknum adalah sesungguhnya perbuatan sistemeik. Yang ikut tertampar dalam kasus ini adalah mereka yang punya tekad dan komitmen besar untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, baik dari tingkat pusat maupun daerah-daerah. Karena ternyata reformasi di bidang yudikatif nampaknya hanya berjalan di tempat, bahkan ada yang mengatakan ekstrem, mundur. Pemalsuan vonis terhadap 50 terpidana oleh pegawai rendahan memperlihatkan betapa rapi dalam menjalankan operasional mereka karena tidak mustahil hal ini ditunjang oleh sebuah jaringan manipulasi. Kata akhir mengatakan, tidak semua jaksa terlibat, tetapi tidak semua jaksa bersih. Itu kira-kira episode perjalanan sebuah mafia peradilan yang dikelola dengan rapi, dan ditutup-tutupi dengan selimut yang tebal.

Dari berbagai terapan terlihat, ada operator yang disebut dengan calo kasus yang kerjanya mondar-mandir antara penjara dan kantor kejaksaan. Ada pegawai kecil yang mau dibayar kecil untuk sebuah aib yang sangat besar. Para pegawai rendahan itu mau bekerja nekad seperti itu bisa dipastikan karena ada iming-iming uang. Tetapi harus dilakoni karena gaji yang mereka terima tidak mampu untuk menghidupi keluarganya.

Tidak disadari bahwa mereka itu hanya sebagai korban dari calo-calo yang profesional dengan imbalan uang yang cukup besar dari mereka yang berperkara. Ketika berbicara tentang mafia peradilan, semua pemimpin terutama di lingkungan lembaga yudikatif membantah dengan penuh semangat. Tetapi dalam praktek, mafia peradilan tumbuh subur dan terus berkiprah di sana. Pemalsuan vonis oleh karyawan rendahan memperlihatkan mereka adalah bagian dari sebuah organisme yang memiliki sitem yang hidup dan bekerja untuk memperpanjang manipulasi. Karena itu telah menjadi nafkah, ada permintaan dan ada penawaran.

Ituah yang dikatakan dengan mafia peradilan. Jangan dipandang itu kecil nilainya, akan tetapi harus dilihat dari fakta-fakta yang ada. Dia itu ada, tetapi selalu dikatakan tiada. Mafia peradilan di manapun berada memiliki jejaring rapi mulai dari oknum orang dalam sampai kepada mereka yang sedang menjalani persidangan. Jelasnya, mafia peradilan memiliki jejaring operasional horizontal maupun vertikal, eksternal maupun internal. Lalu bagaimana nasib negeri ini dapat terbebas dari kasus-kasus korupsi, manipulasi, suap, penyalahgunaan jabatan jika di dalam lembaga penegak hukum sendiri masih dihantui adanya mafia peradilan? Dari peristiwa pemalsuan salinan putusan PN Medan yang dilakukan oleh pegawai Kejari Medan dapat memalingkan orang yang berperkara cukup hanya menunggu di terminal putusan pengadilan negeri. Siapapun orangnya dan di manapun daerahnya, pelajaran ini akan selalu dicoba untuk dipraktikkan dalam meringankan terpidana dari jerat hukum yang lebih tinggi. Dengan tidak bersusah payah menghubungi polisi, jaksa maupun majelis hakim yang sering mau diajak “damai”, toh dengan hanya menghubungi seorang petugas rendahan di sebuah PN, mereka akan mendapatkan salinan putusan hakim yang dapat meringankan hukuman. Dengan biaya murah, tidak berbelit dan hasilnya terbukti manjur.

Jika terjadi berita miring, contoh, kasus manipulasi dan pemalsuan yang sering jadi korban adalah pegawai kecil. Yang masih perlu dipertanyakan apa benar memang pegawai kecil ini sampai bisa membuat surat palsu tanpa ada bantuan dari pihak-pihak yang lebih tinggi jabatannya. Pegawai kecil sering hanya dijadikan tumbal untuk melindungi pejabat yang lebih tinggi jabatannya. Akan tetapi, sesuatu yang busuk sampai kapan pun akhirnya akan tercium. Satu persatu lembaga peradilan kita menunjukkan bagaimana ‘adil’ menurut versi mereka. Adil yang bisa dijualbelikan. Dan itu sudah jauh dari kejujuran bangsa kita.***

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.